Seminar Bogor Istimewa Angkat Isu Tata Kelola dan Hukum Desa

Kabupaten Bogor, 17/9 (ANTARA) - Seminar bertajuk “Penguatan Tata Kelola Desa dan Advokasi Hukum Menuju Bogor Istimewa” digelar di Aula Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan perangkat desa. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk membahas tantangan serta peluang tata kelola pemerintahan desa.

Acara tersebut diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Daerah Bogor Raya dan dibuka secara resmi oleh Camat Tamansari, Yudi Hartono pada Selasa. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi terhadap peran mahasiswa yang konsisten mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tingkat lokal.

Seminar menghadirkan dua narasumber berkompeten, yakni akademisi Dr. Saepudin Muhtar dan praktisi hukum Dr. Dinalara D. Butar Butar. Keduanya memberikan materi terkait penguatan tata kelola desa yang transparan dan pentingnya pemahaman advokasi hukum bagi perangkat desa maupun masyarakat.

Ketua Pelaksana sekaligus Koordinator BEM PTNU Bogor Raya, Maulana Yusuf, menegaskan bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan bangsa. Ia menilai, penguatan kapasitas tata kelola desa tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum agar pembangunan berjalan sesuai aturan dan berpihak pada masyarakat.

“Melalui penguatan tata kelola desa dan advokasi hukum, kami berharap lahir generasi yang mampu mendukung terwujudnya Bogor yang lebih istimewa,” kata Maulana dalam sambutannya.

Ia menambahkan, seminar ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk berkontribusi nyata, tidak hanya dalam ranah akademik, tetapi juga dalam mendorong perubahan sosial yang bermanfaat langsung bagi masyarakat desa.

Kegiatan ini mendapat perhatian luas dari para kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta mahasiswa. Para peserta terlibat aktif dalam diskusi dan menyampaikan pandangan terkait praktik pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan warga.

Selain membahas aspek teknis tata kelola pemerintahan desa, seminar juga menyoroti pentingnya sinergi antar elemen, baik pemerintah daerah, akademisi, maupun masyarakat. Sinergi ini dianggap kunci untuk memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan hukum.

Melalui kegiatan ini, BEM PTNU Bogor Raya bertekad memperkokoh perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan masyarakat. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi agen perubahan di kampus, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan di desa.

Ia berharap seminar ini menjadi langkah awal memperkuat kapasitas pemerintahan desa di Kabupaten Bogor, sekaligus mempertegas komitmen mahasiswa untuk terus berperan dalam advokasi hukum dan pemberdayaan masyarakat menuju Bogor yang lebih istimewa.

Dinalara D. Butar Butar dalam paparannya menekankan bahwa advokasi hukum di tingkat desa bukan hanya soal penegakan aturan, tetapi juga upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar hak dan kewajibannya terlindungi. Hal ini penting untuk mencegah munculnya konflik maupun penyalahgunaan wewenang.

Sementara itu, Dr. Saepudin Muhtar menyoroti perlunya tata kelola desa yang lebih partisipatif. Menurutnya, pembangunan desa harus melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi agar hasil pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan. (ANTARA/M Fikri Setiawan)